Opini Bagaimana Seharusnya Menyikapi Survei Politik?

Bagaimana Seharusnya Menyikapi Survei Politik?

BAGIKAN
Jafar Ahmad. Foto: Istimewa

Ngaji Politik 09

Oleh : Jafar Ahmad

DUA Minggu terakhir suasana politik di Indonesia benar-benar membuat kita, paling tidak, dibuat terpaksa menoleh peristiwa-perisitiwa menarik di dalamnya. Tentu yang mengambil perhatian luas adalah Pilgub Jakarta. Mulai dari debat Gubernur yang disaksikan jutaan mata secara langsung di seluruh Indonesia, sampai pada hasil survei yang antara satu lembaga dengan lainnya berbeda secara siginifikan. Kita yang berada di Jambi, juga menyaksikan peristiwa-peristiwa menarik jelang Pilkada yang akan dihelat dua minggu lagi, 15 Februari mendatang. Ada isu-isu negative tentang pasangan calon, ada hasil survei yang membuat banyak pihak kaget. Nah, ngaji politik kali ini, saya berupaya menjelaskan beberapa hal terkait survei politik yang hasilnya membuat pihak yang menang dalam survei optimistis, membuat yang kalah skeptis, dan masyarakat umum yang tidak terlibat langsung menjadi binging. Bagaimana seharusnya kita menyikapi survei.

Cara Bekerja Lembaga Survei

Sejarah survei politik sudah dimulai sejak tahun 60-an di Amerika. Di Indonesia sendiri, survei baru muncul pada saat Pemilu 1999. Sebab Pemilu-Pemilu sebelumnya bukanlah pemilu yang bisa disurvei. Keterlibatan publik hanya seremonial, karena hasil Pemilu sudah ditentukan jauh hari sebelumnya. Anekdot di kalangan peneliti  malah menyebutkan, pemilu 1997 dan sebelumnya (Kecuali 1955), sudah ketahuan hasilnya lima tahun sebelum Pemilu dilaksanakan.

Di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) adalah lembaga pertama yang melaksanakan survei Pemilu. Mereka jugalah yang melakukan survei Pilpres 2004, ketika SBY terpilih sebagai Presiden secara langsung. Setelah itu survei menjamur. Menurut kolega saya, seorang peneliti LP3ES, hampir seluruh lembaga survei top di Indonesia dulunya pernah belajar di LP3ES, bahkan sebagiannya merupakan mantan peneliti LP3ES yang keluar dan membangun lembaga sendiri. Kalau benar mereka belajar dari satu sumber, kenapa perbedaan hasil survei bisa begitu signifikan? Bahkan, selisih antara satu survei dengan survei lainnya berada di luar batas Margin of Error (toleransi kesalahan). Sebagai seorang peneliti survei, saya juga menduga-duga pasti ada yang salah dengan hasil-hasil survei itu.

Untuk Pilkada di Jakarta sendiri, lembaga-lembaga survei mengeluarkan hasil survei beragam. Ada SMRC (Saiful Mujani), Indikator (Burhanuddin Muhtadi), Poltracking (Hanta Yuda), Polmark (Eep Saifullah), dan Alvara Institut (Hasan). Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga kredibel dan saya telah melihat secara langsung maupun tidak langsung kinerja mereka. Sebagai peneliti, saya hampir tidak pernah mempersalahkan hasil surveinya, saya lebih fokus bagaimana metodologi surveinya, terutama pengambilan data dan petugas wawancaranya. Harusnya, jika metodologi yang diterapkan sesuai standar survei, hampir tidak mungkin ada perbedaan signifikan seperi itu, apalagi melebihi batas toleransi kesalahan.

Cara bekerja standar lembaga survei itu adalah menganalisis populasi berdasarkan variable demografis (jenis kelamin, usia, umur, agama, etnik, dan jika ada variable pendapatan). Biasanya data dikelompokkan ke dalam beberapa wilayah (territorial). Bisa jadi territorial berupa kabupaten, kecamatan, kelurahan atau gabungan, sesuai dengan kebutuhan. Misal di Jambi bisa diambil berdasarkan Daerah Pemilihan. Baru setelah itu populasi yang sudah dianalisis ini diturunkan dalam jumlah sampel yang lebih sedikit. Sampel itu kemudian disesuaikan secara proporsional dengan populasi berdasarkan variable demografisnya.

Berdasarkan pengalaman, variable yang benar-benar bisa proporsional dengan populasi itu adalah  jenis kelamin dan umur, sebab dua variable ini biasanya diambil secara purposive (sengaja dipilih, bukan diacak). Jika ada lembaga survei yang variable demografis selain umur dan usia sangat proporsional (sama) dengan populasi, perlu diragukan ketepatan memilih data. Terhadap hasil survei di Jakarta, saya sudah membaca hasil dari Lembaga Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi. Saya hanya meragukan satuyang janggal dari hasil surveinya adalah populasi dan sampel etniknya terlalu proporsional. Terhadap itu saya sudah mengajukan pertanyaan ke akun twitter Burhan Muhtadi. (untuk melihat pertanyaan saya, Anda bisa klik https://twitter.com/Jafarjambi/status/825198403059453952). Sebab, menurut saya, jikapun ada data etnik, mestinya tidak seidentik itu, sebab sampelnya hanya sekitar 800. (ini sudah terlalu teknis ya?he…). Yang mau saya sampaikan adalah bahwa dengan menilai sebuah metodologilah cara yang paling shahih untuk menilai hasil survei. Berdasarkan pengalaman, jika metodologi ini sudah dilakukan dengan tapat dan benar, hasilnya juga tidak akan jauh dari kenyataan.

Lembaga Mana yang Harus Dipercaya?

Anda yang mengikuti Pilgub DKI Jakarta pada 2012 lalu tentu melihat, secara berjama’ah lembaga survei salah memprediksi hasil pemenang Pilgub. Rilis survei yang mereka rilis semua memenangkan Fauzi Bowo. Namun, kenyataannya yang menang adalah Jokowi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Hasil survei sebagaimanapun canggihnya adalah sebuah prediksi saja. peristiwa-peristiwa penting yang terjadi rentang pelaksanaan survei dengan jadwal pemilihan pasti akan berpengaruh baik secara signifikan maupun tidak, terhadap pilihan pemilih di hari pemungutan suara. Jika yang Anda percaya adalah lembaga survei yang tidak pernah salah, itu keliru. Sebab kesalahan dalam sebuah penelitian itu adalah keniscayaan. Yang perlu Anda ragukan adalah lembaga survei yang melakukan kebohongan dan pengambilan data surveinya. Bagaimana cara membuktikan? Tentu dengan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga itu. Sayangnya, sejauh ini belum ada lembaga Audit itu di Indonesia.

Hasil Survei Charta Politika di Jambi

Hasil Survei Charta Politika satu minggu terakhir telah membuat heboh jagad politik Jambi. Charta, dalam survei yang dirilis memenangkan Ivan Wirata di Muaro Jambi, Cek Endra di Sarolangun, dan Sukandar di Tebo. Sementara, saya hanya bisa menyampaikan, jika hasil survei kemenangan pasangan calon menunjukkan selisih dua kali lipat dari angka Margin of Error, kemungkinan besar sulit ditandingi. Misal, jika toleransi kesalahannya 3,5%, calon yang yang memperoleh hasil 40% memiliki kemungkinan naik menjadi 43,5% atau turun menjadi 36,5%. Begitupun dengan calon yang memperoleh 30%, bisa naik menjadi 33,5% atau turun menjadi 26,5%.  Jadi, itu alasannya selisih 10% sulit dikejar oleh calon yang kalah. Tentu hal tersebut bisa berlaku, jika tidak ada peristiwa luar biasa rentang survei dan hari pemilihan. Namun, lagi-lagi, kita perlu menelusuri metodologinya, meskipun kredibelitas Charta Politika tidak perlu diragukan lagi. Sayang sekali tidak ada lembaga survei lain yang merilis hasil survei untuk kita bandingkan hasilnya.

Anda yang menang dalam survei, yang kalah, atau yang tidak peduli siapa yang akan menang atau kalah sebaiknya menjadikan hasil survei semacam petunjuk arah saja. Bagaimanapun survei politik sudah secara terus menerus membuktikan kebenaran prediksinya dalam banyak kesempatan, meskipun dalam banyak kesempatan lain hasil survei juga banyak salahnya. Demikian!

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik IAIN Kerinci Kandidat Doktor Ilmu Politik UI

Loading Facebook Comments ...