Tanah Pilih Gaji Anggota Dewan Akan Naik

Gaji Anggota Dewan Akan Naik

DPRD Provinsi Usulkan Ranperda Inisitif

BAGIKAN
ilustrasi

JAMBI – Ini kabar gembira bagi anggota DPRD Provinsi Jambi. Tahun depan, bisa dipastikan gaji para anggota dewan akan mengalami kenaikan. Hal inipun tidak dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi yang kemarin (12/7) hadir memimpin rapat paripurna. Hanya saja sejauh ini dirinya tidak bisa memastikan berapa jumlah kenaikan gaji para wakil rakyat tersebut. “Hal ini baru akan dibahas di dalam ranperda,”ujarnya.

Mencuatnya rencana kenaikan gaji anggota dewan tersebut karena adanya penyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Ranperda ini disampaikan langsung oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi di rapat paripurna kemarin. Ranperda dilatar belakangi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2017  tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Artinya, dengan aturan mengenai hak keuangan dewan ini, maka penghasilan pimpinan dan anggota dewan akan bertambah dibanding sebelumnnya.

Penyampaian nota pengantar Ranperda Inisiatif tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Bapemperda DPRD Provinsi Jambi Hasan Ibrahim. Dia mengatakan berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan bersama-sama oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pimpinan dan anggota DPRD sebagai pejabat daerah kemudian juga berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam UU 23 tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa hak keuangan piminan dan anggota dewan serta belanja pendukung DPRD akan diatur lebih lanjut dalam Perda. “Tanggal 2 Juni 2017, pemerintah mengundangkan PP no 18 tahun 2017 yang menjadi dasar dan pedoman pemberian hak keuangan dan belanja pendukung DPRD,” katanya.

DPRD Provinsi Jambi wajib membaut Perda untuk menjadi dasar pelaksanaan PP 18 tahun 2017 ini paling lambat tiga bulan sejak PP diundangkan. Artinya, September nanti, Perda sudah selesai dan disahkan. “Dalam upaya penjalankan PP No 18 tahun 2017 tersebut, maka DPRD Provinsi Jambi mengusulkan Ranperda Inisiatif tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Kemudian akan mencabut Perda terdahulu yakni Perda no 3 tahun 2015 yang dinilai sudah tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait,” katanya.

Dia mengatakan, ini adalah peraturan yang dibuat oleh pusat untuk dijalankan di semua daerah yang ada di Indonesia. Dalam waktu tiga bulan, Perda sudah ada dan PP ini harus dijalankan. Jika tidak, pimpinan dewan dan anggotanya tak bisa menerima gaji. “PP ini keluar Juni 2017 lalu, namun pembahasannya tertunda lantaran puasa dan libur lebaran. Makanya sekarang mulai dibahas, dan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” katanya.

Namun, ketika ditanyakan mengenai rincian penghasilan dewan selama ini, dirinya juga mengaku kurang memahami. Karena setiap bulannya pimpinan dan anggota dewan menerima gaji dengan berbagai rincian. Seperti uang representasi dan sejumlah tunjangan. “Kalau rinciannya saya kurang tau juga, yang kami terima secara keseluruhan sekaligus. Kira-kira Rp 10 juta lebih dikitlah semuanya,” tandas Chumaidi. (Enn/viz)

Loading Facebook Comments ...