Untuk diketahui, pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2011 dan HUT Ke-66 PGRI di Sentul Internasional Convention Center (SICC), 30 Nopember lalu, SBY merespon pembahasan mengenai pengelolaan guru, apakah dikelola pemerintah pusat atau daerah. Kalimat itu spontan disambut ribuan guru dengan teriakan "pusat". "Dengarkan dulu," potong SBY. "Ada plus dan minusnya. Kalau dikelola pusat, ada plus dan minusnya," ujar SBY saat itu.

Gamawan menjelaskan, masalah ini harus dikaji secara mendalam, karena perubahan kebijakan masalah guru menyangkut banyak aspek. Perubahan, lanjut Gamawan, otomatis nantinya juga harus mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. "PP harus diubah. Juga menyangkut mekanisme penggajian. Jadi pesan presiden tepat, harus dikaji dulu secara mendalam," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Dia juga memberikan sinyal, kalau toh nantinya pengelolaan guru disentralisasi, maka tidak sepenuhnya urusan guru ditarik ke pusat. "Kalau misalnya mutasi guru antar SD yang bersebelahan, apa iya harus diurus pusat," kata Gamawan.