Sarolangun – Pemkab Sarolangun merespon positif himbauan presiden, Susilo Bambang Yudoyono, terkait pemakaian BBM subsidi dan BBM non subsidi. Artinya, pejabat pengguna mobil dinas, harus menggunakan BBM non subsidi. Dalam hal ini, seluruh pejabat dilingkungan Pemkab Sarolangun harus menggunakan BBM non bersubsidi.

Selanjutnya bupati merespon postif, kedepan diminta pejabat pengguna Mobnas agar menggunakan BBM non bersubsidi. Menurut Bupati, dalam rangka mengantisipasi kelangkaan BBM secara nasional yang akan terjadi dalam satu sampai tiga bulan kedepan. Untuk itu diinstruksikan kepala SKPD dan pengguna mobil dinas menggunakan BBM non subsidi. “Pejabat diarahkan untuk menggunakan pertamax,” tegas bupati.

Antisipasi kenaikan BBM dengan adanya perbedaan dalam menggunakan BBM subsidi dan non subsidi, menurutnya merupakan sesuatu yang harus dicontohkan pejabat pada masyarakat. “Hal ini dilakukan karena secara pribadi dan saya menganggap kepala SKPD ini adalah kalangan orang yang mampu. Justru itu harus menggunakan Pertamax,” terangnya.

Edaran ini segera dikeluarkan untuk mendukung arahan dan program presden. “Saya minta pak Sekda membuat aturan mainnya dalam penerapan program pemakaian BBM bagi pejabat yang mengunakan mobil dinas,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis ESDM Sarolagun, Aslami MZ, mengatakan, sudah merencanakan menyurati masing-masing dinas yang ada di jajaran Pemkab Sarolangun. Dalam hal ini, ESDM dinyatakan meminta perubahan dalam pengisian BBM untuk mobil plat merah.

“Mobil dinas pejabat menggunakan BBM non subsidi, merupakan salah satu sisi postif untuk dilaksanakan. Sebab, untuk menerapkan contoh yang baik pada masyarakat, semestinya dimulai pejabat yang menggunakan Mobnas,” sebut Aslami.