JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi resmi menyerahkan pengelolaan Pasar Angsoduo ke swasta lewat sistem built operate transfer (BOT). Perkembangan terakhir, pemprov tengah melakukan pelelangan terbuka untuk mencari investor yang siap menanamkan sahamnya. Rencananya, paling lama akhir Maret sudah beres dan Pasar Angsoduo bakal direlokasi ke tempat lain.

Sejumlah pedagang banyak yang belum mengetahui rencana relokasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut. Tapi beberapa di antaranya ada yang setuju dengan syarat. Wulandari, pedagang sembako di Pasar Angsoduo mengaku belum tahu rencana pemerintah tersebut.

Ia sendiri mengaku sepakat dengan rencana pemerintah mengingat kondisi pasar yang sudah tak layak. Terutama saat musim penghujan. “Becek dan kumuh. Listrik juga banyak rusak. Di sini rawan kebakaran,” katanya.

Ia mengatakan, rencana tersebut harus segera direalisasikan. Asalkan proses relokasi adil dan merata. Menurutnya, para pedagang harus mendapat jaminan dari pemerintah agar dapat tempat pada pasar yang baru.

“Jangan sampai setelah relokasi, ternyata pedagang yang ada tidak diakomodir. Ini akan membuat kericuhan,” ujarnya, kemarin (10/3).

Senada, Hidayat mengaku belum pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah. Ia juga mengaku belum pernah didatangi pemerintah yang melakukan pendataan. “Belum. Saya dan teman-teman di sini belum pernah didata,” katanya.

Ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar keuntungan dari relokasi. Menurutnya, relokasi jangan sampai justru akan menimbulkan masalah baru. “Kami para pedagang mencari nafkah di sini. jangan sampai malah tak dapat tempat nantinya,” ujarnya.

Ia meminta jaminan kepada pemeirntah agar memberi tempat bagi mereka.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar mengatakan, saat ini dewan tengah membentuk pansus terkait Pasar Angsoduo. Ia mengatakan, pansus akan bekerja secara maraton untuk memantau sekaligus mengantisipasi adanya kebocoran dan ketidakberessan dalam relokasi Pasar Angsoduo ini.

“Kita akan pantau untuk memastikan agar pedagang memang benar-benar terakomodir,” katanya.

Ia mengatakan, pedagang tidak perlu resah. Bagi yang merasa belum terdata, segera laporkan ke pansus untuk segera ditindaklanjuti.

Informasi yang diperoleh Jambi Independnet, sekitar 2.908 pedagang tercatat berjualan di pasar tradisional kebanggaan warga Kota Jambi ini. Pemprov dan pemkot sepakat menyerahkan pengelolaan Pasar Angsoduo oleh swasta lewat sistem BOT. Nantinya, pemprov bakal mendata jatah Rp 1,8 M sedangkan Pemkot Rp 1 M. Pasar Angsoduo yang sekarang akan direlokasi ke lahan kosong milik pemprov seluas 9 hektare yang berada di sebelah Pasar Angsoduo. Kemudian, areal Pasar Angsoduo yang sekarang akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

Pengamat ekonomi Jambi Pantun Bukti mengatakan, pengelolaan Angsoduo lewat sistem BOT memang menguntungkan pemerintah. Apalagi APBD tak sanggup membiayai pengelolaan angso duo yang nilainya mencpaai Rp 148,2 M. Hanya saja, kata dia, yang perlu diperhatikan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan MoU.

“Jika sesuai kesepakatan dalam MoU, saya kira ini akan menguntungkan daerah,” kata Pantun Bukit.

Guru besar Fakultas Ekonomi Unbari ini menjelaskan, keuntungan yang bakal dipeorleh pemerintah jika diuangkan diperkirakan mencapai Rp 254 M. Itu hanya dari nilai aset yang terbangun. “Belum lagi dari biaya sewa. Pemda tentu akan untug berlipat-lipat,” katanya.

Menurutnya, pendapatan yang diperoleh memang akan dibagi dua yakni pemkot dan pemprov. Pemprov akan mendapat keuntungan jasa sewa tanah senilai Rp 36 M yang dikonversi dalam bentuk saham senilai Rp 1,8 M per tahun. Sedangkan pemkot bakal memperoleh jatah senilai Rp 1 M dari pengelolaan pasar itu.

Hanya saja, kata dia, itu hanya hitung-hitungan perkiraan. Secara pasti belum bisa dihitung nilai total keuntungan. Sebab, nilai sewa atas toko, kios dan los belum bisa diperkirakan. Bisa saja keuntungan yang dipeorleh lebih besar, atau bahkan lebih kecil.

Ketua Panitia Pengelola Pasar Angsoduo Fauzi Syam menegaskan, pengelolaan Angsoduo lewat BOT sangat menguntungkan pemerintah. Ia menjamin, pedagang tidak akan dirugikan. Pihaknya juga berjanji akan menjami seluuruh pedagang yang ada disana diakomodir.

“Nanti, tugas pemkot mendata secara rinci pedagang yang ada,” katanya. Banyak yang khawatir, dikelolanya Angsoduo oleh swasta akan merugikan pedagang. Pertama, akan banyak pedagang yang tak mendapat tempat, kedua karena pedagang tak mampu membayar sewa toko atau los yang harganya melangit. Informasinya, harga sewa toko paling murah mencapai Rp 9 juta.

Sementara, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus menyatakan bahwa Pasar Angsoduo akan segera dilelang. Ia berjanji untuk menjamin pedagang yang telah ada di Pasar Angsoduo mendapat prioritas pertama untuk menempati toko dan kios di pasar yang baru.

“Sesuai dengan janji saya, diharapkan Maret sudah dalam tahap pengumuman lelang,” tegasnya.