Jika sesuai rencana, hari ini atau Senin (8/2), Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin (ZN) kembali mengganti sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Jambi. Jumlahnya lumayan banyak, 23 orang dari eselon II dan III.

Pergantian pejabat di Pemprov itu menuai reaksi berantai fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi. Rata-rata fraksi menilai tindakan gubernur mengganti staf itu tidak efektif. Apalagi jabatan ZN sebentar lagi habis alias lengser keprabon.

HA Halim dari Fraksi PDIP, Gusrizal dari Fraksi Partai Golkar, Asril dari Fraksi Partai Demokrat, dan Henri Masyhur Fraksi Gerakan Keadilan semua satu nada, yakni reshuffle yang dilakukan ZN tidak efektif dan tidak seharusnya dilakukan.

HA Halim bahkan menyayangkan tindakan reshuffle pejabat di lingkup Pemprov yang tidak melalui pemberitahuan ke dewan. “Alangkah baik kalau dikasih tahu juga ke dewan, kita kan termasuk pemerintah daerah (DPRD dan Pemprov), walaupun itu melalui Baperjakat,” ungkap HA Halim kemarin (7/2).

Dijelaskan, jabatan ZN sebagai gubernur tinggal menghitung hari. Jadi semestinya ZN tidak lagi melakukan pergantian pejabat di lingkup Pemprov. Alasannya tidak efektif dari segi waktu dan kinerja dinas/instansi.

Dengan orang baru di dinas/instansi, tentu ada lagi waktu khusus untuk belajar. Soalnya, pejabat yang baru tentu dituntut harus mengerti semua program yang direncanakan pejabat lama. Waktu pembelajaran tidak bisa cepat, butuh berbulan-bulan. Akibatnya, kinerja pemerintahan semakin tersendat-sendat.

“Dengan waktu yang singkat, apa yang bisa diperbuat pejabat? Saya pikir, menugaskan (pejabat) yang baru belum tentu lebih bagus dari (pejabat) yang lama. Kan lebih baik membenahi yang lama,” ungkap Halim.

Henri Masyhur berpikiran sama. Menurut Henri, kalau ZN mau melakukan reshuffle, silakan saja asal bisa menempatkan orang-orang yang memang punya kemampuan di bidang masing-masing. Tujuannya supaya pekerjaan bisa selesai tanpa harus lewat proses belajar.

Nah, jika pejabat yang baru mesti belajar lagi, berarti terjadi pemborosan waktu. Sementara catatan prestasi pemerintahan saat ini tidak terlalu membanggakan. Roda pemerintahan, kata Henri, kini terkesan tidak efektif.

“Kenapa? Karena kontrol beliau (ZN, red) sebagai pemimpin menjadi sangat lemah. Beliau tidak punya wakil, sekda harus meningkatkan diri, fisik mulai sakit-sakitan. Jadi kalau salah menempatkan orang, bisa jadi bumerang bagi beliau,” beber Henri blak-blakan.

Menariknya, seperti juga Asril, Gusrizal, dan HA Halim, Henri mempertanyakan alasan pergantian pejabat di lingkup Pemprov Jambi itu, ada apa di akhir jabatan ZN malah melakukan reshuffle? “Ini harus dicari tahu,” beber Henri.

Jangan-jangan pejabat yang kini terkena reshuffle adalah orang-orang yang disinyalir “bermain mata” dengan calon gubernur (cagub) Jambi 2010 yang tidak disukai ZN? “Kalau begitu, saya tidak setuju,” tegas Halim.

Keempat anggota dewan itu koor menyatakan tidak setuju jika reshuffle dilakukan hanya gara-gara unsur politis. Menurut mereka, pergantian pejabat harus murni didasari kebutuhan masyarakat dan prestasi kerja, bukan nuansa politis.

“Kalau ada, apa maksudnya? Beliau (ZN) kan sudah akhir periode, coba kita lihat lagi kenapa. Jangan sampai kerja sudah di ujung, kepala dinas baru menyosialisasikan diri. Jadinya kan kinerja pemerintahan terganggu,” ungkap Gusrizal dari Fraksi Partai Golkar.

Effendi Hatta dari Partai Demokrat yang juga ketua DPRD Provinsi Jambi enggan menilai dari unsur politis. Menurutnya, pergantian pejabat itu adalah hak gubernur. Jika pembantu gubernur dinilai tidak bijak, cacat dalam bekerja, dan selalu memberi laporan “asal bapak senang” patut diganti. Tujuannya supaya kinerja pemerintah bisa lebih efektif.

Namun penempatan pejabat sebaiknya dilihat dari aspek kompetensi, aturan-aturan kepegawaian, dan bidang masing-masing. “Jangan pula dia sarjana agama malah ditempatkan di Dinas PU (Pekerjaan Umum). Itu misalnya,” beber Effendi.

Selain itu, Effendi menyarankan agar gubernur atau kepala daerah yang baru (pengganti ZN) nanti menempatkan pejabat secara selektif. Jangan berdasar kepentingan tim sukses belaka.

“Dan saya menyarankan, sebaiknya aparatur pemerintah jangan dibawa-bawa ke tim sukses, jangan terlibat politik taktis. Harus bekerja sesuai kompetensi dan prestasi,” tandasnya bijak.

Karo Humas Setda Provinsi Jambi Taufik membenarkan perihal rencana pelantikan 23 pejabat eselon II dan III di tubuh Pemprov. “Mungkin besok pukul 14.00 siang. Bukan reshuffle, cuma pergantian staf,” ungkap Taufik via ponselnya semalam.(*)