Seruan Buyung Nasution untuk Parpol Koalisi

JAKARTA - Mantan anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Adnan Buyung Nasution mengkritik keras kubu SBY yang mengancam akan me- reshuffle kabinet. Dia meminta partai mitra koalisi tak takut dengan rencana mencopot menteri mereka hanya karena tak membela pemerintah di pansus Century.

"Masa demi kompromi mereka mau merusak negara ini. Tanggung jawab mereka terhadap rakyat bagaimana. Jadi, kalau perlu terpental (dari kabinet, Red), biar saja terpental, biar pemerintah jalan sendiri. Kalau memang dia (presiden) sudah lancung, mengapa mesti ikut," kata Buyung dengan suara keras dalam diskusi Memprediksi Rekomendasi Pansus Angket Century, Apakah Demokrasi Terancam" di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, kemarin (7/2).

Turut berbicara, antara lain, fungsionaris DPP Partai Golkar Indra Jaya Piliang, anggota DPR dari PDIP Budiman Sudjatmiko, pengamat politik UI Boni Hargens, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, dan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lalu Hilman Afriandy.

Buyung meminta masyarakat terus mengawasi pansus. "Jangan biarkan mereka melakukan kompromi yang kotor di belakang layar," ujarnya.

Dia menyatakan memang mengkhawatirkan rekomendasi pansus menjadi tidak jelas karena terjadi kompromi. "Tapi, mudah-mudahan perkiraan saya ini tidak benar," kata Buyung.

Pengacara senior itu menyampaikan rekomendasi agar pansus nanti harus tegas dan jelas. Apakah kebijakan bailout Bank Century murni untuk mengatasi masalah dampak sistemik atau sebenarnya selubung untuk menutupi kepentingan yang melawan hukum dan korupsi.

"Kalau memang melanggar hukum pidana, katakan itu kebijakan tidak benar supaya Boediono dan Sri Mulyani bertanggung jawab secara hukum," tandas Buyung.

Indra Jaya Pilliang menyampaikan, Partai Golkar tidak pernah takut adanya ancaman reshuffle. "Silakan nakut-nakutin, memang siapa yang takut. Dari awal, bukan Golkar yang mengajukan diri (untuk duduk di kabinet, Red)," katanya.

Menurut Indra, ketakutan adanya oposisi yang besar di parlemen datang dari institusi kepresidenan sendiri. Indikasi itu tampak sejak Munas Partai Golkar di Pekanbaru awal Oktober 2009. Saat Ketum Golkar periode lalu, yakni Jusuf Kalla, berpidato agar partai berlambang beringin itu menjadi oposisi, SBY langsung mereaksi.

"Bahkan, Presiden SBY sampai berpidato di istana negara, bukan di Cikeas atau Kantor DPP Partai Demokrat untuk menanggapi pernyataan JK itu," sentilnya.

Partai Golkar, imbuh Indra, tidak pernah ragu mengungkap skandal Century setuntas-tuntasnya. Sebab, komitmen itu telah menjadi salah satu rekomendasi resmi Munas Golkar kepada pengurus baru.

Indra juga menyebutkan bahwa Partai Golkar tidak pernah berkoalisi dengan Partai Demokrat. Yang ada hanya kontrak politik Partai Golkar dengan presiden dan wakil presiden terpilih. "Boediono yang menyerahkan kontrak politik itu. Dia jelas bukan orang Partai Demokrat. Ini harus klir," ujar mantan peneliti CSIS itu.

Menurut Indra, kedudukan kontrak politik tersebut sangat lemah. Jauh lebih lemah daripada kontrak politik "koalisi besar" pada 1 Mei 2009 atau menjelang pilpres antara Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura. "Jadi, kalau ada sikap pseudopolitik yang dilakukan politisi Partai Demokrat seolah-olah Golkar ada di ketiak mereka, jelas itu tidak benar," tegas Indra.

Adhie Massardi menceritakan pengalamannya saat menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut dia, ketika DPR membuat Pansus Angket Kaus Bulog, Gus Dur sama sekali tidak bereaksi negatif terhadap DPR. "Apa lagi mengancam partai-partai politik yang kadernya ada di kabinet," katanya.

Dia mengatakan, kubu Gus Dur sangat yakin bahwa presiden keempat itu tidak bersalah. "Kami yakin, itu hanya gombal-gombalan. Jadi, dibiarkan. Mestinya, kalau SBY juga yakin tidak bersalah, dia membiarkan pansus berproses," ujar Adhie.

Boni Hargens mengatakan, soal partai politik dilepas dari koalisi atau penggantian menteri itu merupakan hak prerogatif partai pemenang pemilu dan presiden terpilih. Kalau memang untuk memperbaiki kinerja kabinet, sah-sah saja presiden mengganti menteri. Begitu juga, melepas partai mitra koalisi yang sudah tidak sejalan.

"Kalau mencopot menteri karena ingin berkompromi di pansus, itu jelas tidak boleh," tandas dosen muda di FISIP UI itu.(jpnn)