Opini Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif

Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif

BAGIKAN
Wein Arifin. Foto: Istimewa

Oleh: Wein Arifin

PILKADA serentak 2017 telah usai, sekarang kita tunggu proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang oleh KPU Kabupaten/Kota. Meski demikian, melalui laman website resmi KPU RI sudah dapat diperolah gambaran umum hasil perolehan suara masing-masing kandidat. Tentu ini belum final, karena masih melalui proses perbaikan data rekapitulasi suara secara berjenjang.

Pilkada identik dengan model demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural merupakan model demokrasi yang menitikberatkan pada prosedur memilih pemimpin dan adanya iklim kompetisi antar kekuatan politik yang fair. Dalam model ini, demokrasi diartikan sebagai aksi individu (bukan komunal) dan legitimasi diukur berdasarkan jumlah pemilih. Suatu negara yang telah melaksanakan Pemilu/Pilkada secara fairness, maka dapat dikatakan demokratis.

Lalu bagaimana dengan model demokrasi deliberatif? apakah Pilkada kita hanya menjalankan model dari demokrasi prosedural saja? Tulisan ini ditujukan untuk membahas fenomena ruang publik dalam kontestasi Pilkada sebagai pengejawantahan dari model demokrasi deliberatif.

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif lahir sebagai antitesa dari demokrasi prosedural yang bersifat empirik, deskriptif dan institusional. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang memiliki fokus perhatian pada proses suatu keputusan dihasilkan. Deliberatif berasal dari bahasa latin yang berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”. Semua arti ini ditempatkan dalam konteks “publik” (bukan elite, layaknya musyawarah di badan legislatif).

Menurut Habermas (1974), sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses diskursus atau pengujian, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak terkait secara langsung, dalam posisi setara dan tanpa tekanan pihak lain. Arena dimana diskursus tersebut berlangsung disebut sebagai public sphere (ruang publik).

Ruang publik atau public sphereoleh Habermas didefinsikan sebagai pusat arena komunikasi (the central arena for societal communication).Dalam ruang publik ditemukan aktifitas politik informal yang didalamnya berlangsung diskursus yang bersifat spontan dan bebas. Melalui diskursus ini, individu membentuk identitas mereka secara deliberatif, terutama dalam melancarkan opini tentang isu-isu publik. Dalam ruang publik, diskursus dapat dilakukan secara lebih luas, ekspresif dan disuarakan tanpa mengalami tekanan sebagaimana dalam ruang politik formal.

Ruang PublikDalam Pilkada

Dalam rentang waktu pelaksanaanPilkada serentak 2017 baik di tingkat lokal maupun di ibu kota DKI Jakarta, ruang publik senantiasa di warnai debat, saling serang, berbagi informasi, provokasi isu, hingga fenomena hoax. Sebagai sebuah “berkah” teknologi, arus informasi pada ruang publik sekarang jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya dapat ditemukan pada media cetak dan elektornik (TV, Radio dan Koran).

Era sekarang, komunikasi dan interaksi dalam ruang publik lebih dominan dalam bentuk virtual dibandingkan fisik (rumah, kantor, warung kopi dll). Ruang publik virtual memiliki basis internet.Ruang publik virtual setidaknya memiliki 2 (dua) bentuk, yakni media online dan media sosial. Media online merupakan media publikasi berita/informasi melalui internet, sementara media sosial merupakan media interaksi individu secara virtual seperti facebook, twitter, whatsapp, youtube dll.

Diskursus publik di ruang publik virtual dalam konteks kontestasi Pilkada menjadi fenomenayang kita alami dan temui. Dalam ruang publik virtual, publik biasanya membicarakan dan mendiskusikan segala hal terkait kandidat yang sedang berkontestasi dalam Pilkada. Mulai dari program kerja, visi misi, kepribadian kandidat, silsilah keluarga, hingga rekam jejak kandidat baik yang bersifat positif maupun negatif. Publik menjadi terfragmentasi dalam identitas kandidat, ada publik pendukung kandidat A dan ada publik pendukung kandidat B.

Fragmentasi publik dalam aktivitas virtual, baik mendukung maupun tidak mendukung, menjadi suatu hal yang tidak bisa ditolak. Pemilih dengan karakter sosiologis akan mengedepankan isu-isu seputar agama, etnis, suku dan kedaerahan. Pemilih dengan karakter psikologis akan mengedepankan isu-isu seputar kepribadian kandidat, ideologi dan identifikasi kepartaian. Sementara, pemilih dengan karakter rasional akan mengedepankan isu-isu keberhasilan program kerja, kondisi ekonomi yang membaik, dll.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara pandang melihat fenomena ini? apakah fenomena bersifat positif atau negatif terhadap demokrasi?

Penulis sependapat dengan Koch, bahwa demokrasi bukan semata model atau sistem, tapi merupakan cara hidup dan kerangka berpikir. Menurutnya, demokrasi adalah sebuah deliberasi atau musyawarah antar aktor-aktor yang bertentangan, saling memperdebatkan isu-isu untuk mencapai pemahaman dan kepentingan bersama.

Diskursus dalam ruang publik virtual (dalam konteks Pilkada atau tidak) merupakan substansi dari demokrasi itu sendiri. Demokratisasi tidak lagi diukur dari berapa banyak tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu, tetapi seberapa besar dinamika partisipasi masyarakat dalam merespon isu politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja prasyarat model demokrasi ini adalah adanya ruang publik yang bebas, terbuka, dimana setiap individu masyarakat dapat berpartsipasi didalamnya

Semakin reponsif masyarakat terhadap isu publik, maka semakin dinamis tingkat demokrasi di negara tersebut. Semakin banyak individu masyarakat yang merespon dinamika politik, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin terbuka dan bebas ruang pubilk, maka semakin tinggi jaminan demokratisasi di negara tersebut.

Demokratisasi disuatu negara setidaknya mengalami 3 (tiga) fase, pertama fase transisi demokrasi. Negara kita telah mengalaminya pada tahun 1998 yaitu transisi dari rezim otoritatian-birokratik menjadi rezim demokrasi. Kedua, fase konsolidasi demokrasi. Secara bertahap negara kita melakukan penataan/konsolidasi terhadap institusi dan regulasi yang lebih kuat dan demokratis. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya institusi-institusi baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dll. Penataan regulasi dapat dilihat dari pengaturan yang lebih demorkatis terhadap pengelolaan birokrasi, kepemiluan, keuangan, otonomi daerah dan masih banyak yang lain.

Ketiga, fase pendalaman demokrasi (deepening democracy).Dari sisi masyarakat, deepening democracy diterjemahkan dalam bentuk penguatan daya penetrasi/respon masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik. Kekuatan-kekuatan politik yang terdapat di masyarakat tidak lagi melakukan partisipasi politik dalam prosedur dan institusi formal, tetapi diartikulasikan secara langsung melalui proses deliberasi di ruang publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat, bahwa kehidupan demokrasi kita dalam berpolitik, bermasyarakat dan bernegara, telah memasuki fasedeepening democracy. Bahwa ada “krikil” dalam proses ini, seperti fenomena hoax, merupakan efek bawaan yang selalu tetap ada. Dengan semakin cerdasnya kehidupan berpolitik masyarakat di ruang publik, “krikil” bawaan tersebut akan semakin mengecil dan tereduksi. (*)

*Ketua KPU Kota Jambi

Loading Facebook Comments ...