Daerah Polemik 47 Honorer Pol PP, “Kalau Fiktif, Silakan Usut!”

Polemik 47 Honorer Pol PP, “Kalau Fiktif, Silakan Usut!”

350
0
BAGIKAN
Ilustrasi. Foto: JPNN.com

JAMBI – Polemik 47 honorer fiktif anggota Pol PP Kabupaten Kerinci makin panas. Kasus ini menyeret-nyeret sejumlah nama besar. Mantan Bupati Kerinci, Murasman, akhirnya langsung angkat bicara. Ia malah menantang Pemkab Kerinci untuk mengusut masalah ini.

“Kalau ada yang fiktif silahkan saja diusut,” tegasnya saat dikonfirmasi Jambi Independent, kemarin (17/5).

Murasman mengaku tidak tahu–menahu soal anggota Pol PP fiktif itu. Sebab, selama ia menjabat tak pernah mendapat laporan masalah itu. “Saya juga tidak mungkin cek datanya, karena ada Kasat (Kepala Satuan),” jelasnya. Murasman menduga masalah ini sengaja dibesarkan untuk menyerangnya secara politik.

Honorer siluman ini diungkap langsung Bupati Kerinci Adi Rozal. Bahkan, Adirozal menyebut, Sat Pol PP fiktif ini sudah ada sebelum ia jadi Bupati Kerinci. Maksudnya, Pol PP Fiktif itu peninggalan rezim bupati sebelumnya.

“Awal saya masuk dahulu ada 27 orang yang fiktif. Namanya ada tapi orangnya tidak ada,” kata Adirozal.

Ia mengaku anggota Pol PP fiktif itu mendapat gaji dari APBD Kerinci. Sehingga, daerah merasa dirugikan. Karena uang negara dipakai untuk membayar honor siluman. “Kita membayar gaji yang tidak ada orangnya,” tegasnya.

Dari awal menjadi Bupati, Adirozal sudah mencium ketidakberesan honorer fiktif ini. Makanya, ia lalu melakukan audit. Hasilnya, ia menemukan ada nama Pol PP yang terima gaji, tapi orangnya sudah jadi TKI di Malaysia.

Setelah mengetahui ada nama fiktif, langsung dicoret karena bisa merugikan keuangan negara. Kemudian ketika dicek lagi, ternyata ada lagi sekitar 21 orang. “Jadi seluruhnya dulu ada 47 orang, namanya ada tapi orangnya tidak ada,” ulangnya.

Sementara, Asraf, mantan Kepala Sat Pol PP tahun 2012-2013 menjelaskan, semasa dirinya, anggota Pol PP yang digaji adalah yang berstatus honorer daerah atau tenaga kontrak.

“Kami juga pernah mendata. Dan yang tak mendapat honor atau digaji, sudah kami minta untuk mundur. Tapi mereka tidak mau,” jelasnya.

Sehingga, anggota Pol PP yang tak digaji itu berstatus tenaga kerja sukarela. Mereka bekerja tanpa digaji. Karena itu, ia menegaskan tak ada ditemukan honorer fiktif seperti yang dituduhkan Bupati Adirozal.

Sedangkan, Juliadi, mantan Kasat Pol PP Kerinci membeberkan bahwa nama-nama tersebut baru diketahui setelah tiga bulan dirinya dilantik sebagai Kepala Sat Pol PP Kerinci. Dia dilantik sekitar bulan Juli 2015 oleh  Bupati Kerinci Adirozal.

“Tiga bulan setelah itu, sekitar bulan Oktober, kami minta semua anggota Pol PP untuk melengkapi berkas. Saat itu ada sekitar dua puluhan nama yang diketahui fiktif,” jelasnya.

Setelah diketahui fiktif, nama-nama tersebut langsung dicoret. Namun tiga bulan sebelum itu, mereka tetap menerima gaji. Nama-nama tahap dua diketahui pada bulan Desember. Kata dia, jumlah yang disebut bupati 47 orang itu kemungkinan benar, tetapi setelah ditotal dengan pengecekan tahap dua.

Dia menambahkan, saat itu gaji anggota Pol PP hanya Rp 150 ribu per bulan. “Saat itu gaji tetap dibayar namun saya tidak tahu siapa yang menerima gaji yang fiktif. Karena saya baru. Jadi tidak tahu orang-orangnya dan yang bayar juga bukan saya,” jelasnya.

Loading Facebook Comments ...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here