Headline Ramai-ramai Pejabat Pemprov Mundur

Ramai-ramai Pejabat Pemprov Mundur

4559
0
BAGIKAN
Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Foto: Dok/Jambi Independent

JAMBI – Pejabat Pemprov Jambi dihantui ketidaknyamanan dalam bekerja. Seringnya pergantian pejabat oleh Gubernur Jambi Zumi Zola berefek buruk. Pejabat jadinya kerja dalam ketakutan. Imbasnya, kinerja pejabat turun drastis. Target kerja hingga berakhir triwulan pertama ini tak tercapai.

Terbaru, sejumlah pejabat yang baru dilantik belum lama ini, ramai-ramai mengajukan pengunduran diri. Mereka memilih tak menjadi pejabat di era Zumi Zola.

Kabar mundurnya sejumlah pejabat itu, bukan isapan jempol belaka. Ketika dikonfirmasi ke pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), ternyata memang benar ada yang mengundurkan diri.

Kabid Pengembangan dan Karir BPSDM Provinsi Jambi, Firman Kurniawan mengatakan memang sudah ada beberapa surat pengunduran diri yang masuk dari pejabat eselon yang baru di lantik Maret lalu. “Yang sudah masuk sekitar dua atau tiga orang, dan itu eselon 4. Salah satunya yang baru dilantik di Perpustakaan,” katanya.

Dia mengatakan, pengunduran ini akan disampaikan ke Gubernur Jambi. Namun sebelumnya pejabat yang bersangkutan akan dipanggil untuk menyampaikan apa yang menjadi alasan mundur.‎ Pada dasarnya terkait pemunduran diri dapat disetujui dengan catatan sesuai dengan persetujuan Gubernur ‎Jambi. “Nanti akan kita pelajari alasannya, diterima oleh gubernur atau tidak,” pungkasnya.

Untuk diketahui dalam kurun waktu empat bulan terakhir, Gubernur Jambi Zumi Zola melakukan non job besar-besaran, dan juga pelantikan besar-besaran di lingkup Pemprov Jambi. Terakhir, pada bulan Maret lalu lebih dari 600 pejabat eselon III dan IV dilantik untuk memnempati posisi yang baru. Sayangnya, beberapa diantara mereka, kini mulai berguguran, mengundurkan diri.

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Luhut Silaban mengatakan jika banyak pejabat eselon mundur, maka akan berpengaruh terhadap serapan anggaran di Provinsi Jambi. Jika ini benar terjadi, maka DPRP Provinsi Jambi akan membentuk Panitia Kusus (Pansus) untuk melakukan pendalaman.

“Apakah mereka diangkat tidak sesuai prosedur atau dia diangkat tidak sesuai kompetensinya. Tentunya ini menganggu, tidak menutup kemungkinan DPRD akan membentuk Pansus,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Nasri Umar, mengatakan juga mendengar permasalahan tersebut dan dirinya mengaku telah memanggil Sekda Provinsi Jambi untuk dengar pendapat. “Dari penempatan yang pertama banyak yang mundur. Kita sudah hearing dengan dengan Sekda, kami mendengar banyak penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya,” katanya.

Untuk itu, Nasri mengharapkan kedepan permasalahan ini tidak lagi terjadi. Artinya, pada penempatan ratusan pejabat eselon III dan IV yang nonjob saat ini, ditempatkan berdasarkan kajian‎. “Kami harapkan agar kedepan ini tidak terjadi, kan untuk mendukung program Pak Gubenur. kan susah jadinya nanti‎,” tandasnya. (enn/mui)

 

Loading Facebook Comments ...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here