Hukum Sidang Perdata Karhutla PT RKK, Pemerintah Berhak Gugat Perusahaan

Sidang Perdata Karhutla PT RKK, Pemerintah Berhak Gugat Perusahaan

BAGIKAN
Ilustrasi. Foto: Dok/Jambi Independent

JAMBI – Gugatan perdata terhadap PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali bergulir. Pihak penggugat KLH, hadirkan dua ahli, yakni Oscar, ahli perdata dan Basuki, ahli kerusakan ligkungan. Ahli ini dihadirkan untuk membuktikan gugatan dalam sidang yang dipimpin

Hakim Ketua Barita Saragih.

Dalam keterangannya, saksi Oscar, menerangkan, pemerintah berhak melakukan gugatan terhadap suatu perusahaan terkait kerusakan lingkungan hidup. Namun, bukan gugatan kerugian terhadap kerusakan yang dihasilkan lahan gambut, seperti kerusakan sawit, maupun lainnya. Tetapi gugatan kerusakan dari isi dilahan gambut, seperti unsur-unsur yang ada di bawah lahan gambut.

Sementara, Basuki, ahli kerusakan tanah kepada majelis hakim, mengatakan, kebakaran yang terjadi di PT Pesona dapat dipicu karena kebakaran dari lahan yang ada di sebelahnya, yaitu lahan milik PT RKK. Hanya saja, ahli tidak dapat memastikan bahwa kebakaran yang terjadi dilahan gambut tersebut akibat dari kebarakan faktor alam atau sengaja dibakar.

“Kalau penyebabnya karena dibakar atau faktor alam, saya tidak bisa jawab itu,” sebut saksi ahli, di persidangan, kemarin (2/5). Usai mendengarkan keterangan kedua saksi dari penggugat, majelis hakim menutup sidang dan sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda saksi dari pihak tergugat.

Untuk diketahui, PT RKK digugat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dalam gugatannya, KLH menggugat PT RKK membayar kerugian inmateril sebesar Rp 1 triliun. Dalam gugatan, tergugat disebut telah menyebabkan kerusakan hutan lingkungan akibat kebakaran hutan oleh PT RKK. Oleh karena itu, penggugat meminta tergugat membayar kerugian, baik materil maupun inmateril. “Kerugian materil Rp 200 miliar dan inmateril Rp 1 triliun,” sebut Edi Muktar. (ira/rib)

Loading Facebook Comments ...