Headline Timing Kenaikan Dana Parpol Kurang Tepat

Timing Kenaikan Dana Parpol Kurang Tepat

Pengurus Partai Anggap Masih Wajar

BAGIKAN

JAMBI – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan kemendagri, mengenai kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Naik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara.

Bahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik telah diusulkan untuk direvisi.

PP hasil perubahan inilah yang akan menjadi payung hukum kenaikan bantuan keuangan parpol. Diharapkan revisi PP dimaksud segera disahkan agar kenaikan bantuan keuangan parpol sudah bisa diimplementasikan tahun depan.

Kini para pengurus parpol berharap kenaikan dana bantuan untuk parpol segera dituntaskan. Mereka menganggap, kenaikan hampir 1.000 persen itu sangatlah wajar. Sebab mengurusi partai perlu dana besar.

Di sisi lain, ada yang menganggap hal ini kurang tepat waktunya. Pengamat politik yang juga Dosen Fisipol Universitas Jambi, Mochammad Farisi, kemarin (13/7) mengatakan alasan pemerintah mengusulkan kenaikan dana bantuan untuk Parpol sebenarnya sudah tepat.

Apalagi, Parpol saat ini menjadi lembaga sentral dalam proses demokrasi yang subtansial. Di mana parpol tidak tidak hanya organisasi yang formal saja, tapi juga sebagai organisasi yang menyiapkan elite penting negara ini, baik pemimpin eksekutif maupun legislatif, yang pas, berintegritas dan mempunyai capabilitas.

Tapi, kenyataannya, saat ini fungsi demokrasi sebagai lembaga sentral proses demokrasi ini tidak sesuai harapan. Pemimpin yang dilahirkan parpol justru akhir-akhir ini banyak terlibat masalah hukum, baik itu di eksekutif maupun legislatif. “Salah satu alasannya karena dana parpol sangat terbatas untuk pembinaan kader. Sementara sumber dana parpol terbatas,” kata Farisi.

Parpol beralasan, dana yang terbatas ini tidak cukup untuk melaksanakan fungsi parpol. “Bisanya hanya sebatas administratif. Dan atas alasan ini pulalah, kita semua sepakat dana ini perlu ditingkatkan,” kata Farisi.

Namun kata dia, momentum kenaikan tersebut bertolak belakang dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. “Di saat Kementerian Keuangan memangkas anggaran, kenapa ini justru dinaikkan. Sementara kinerja kader partainya tidak benar,” sebut Farisi.

Seharusnya, menurut dia, yang dibutuhkan Parpol saat ini adalah membangun modal sosial di tengah masyarakat. “Bagaimana Parpol membangun stigma masyarakat bahwa berparpol itu benar-benar ingin membangun bangsa. Bukan membangun karir,” kata dia.

Dia berpandangan, jika stigma ini terbangun, kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat lagi. “Dan ini bisa dilakukan tanpa harus menaikkan budget bantuan  partai politik,” pungkas dia.

Sementara itu, Sufardi Nurzain, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, mengatakan bahwa dengan jumlah yang sekarang ini masih jauh dari kata ideal. Mengingat, banyaknya kegiatan yang harus difasilitasi oleh dana tersebut.

“Bayangkan saja, dalam setahun berapa kali kita berangkatkan kader kita ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan politik. Akomodasinya saja sudah kewalahan kita. Ini baru untuk pendidikan kader. Belum kegiatan lainnya,” kata Sufardi.

Sesuai dengan aturan, menurutnya dana parpol ini diperuntukkan untuk banyak kegiatan, seperti kaderisasi, konsolidasi, sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk pengkaderan, dana Parpol ini disiapkan bagi kader untuk mengikuti pendidikan mengenai aturan perundang-undangan, memahami semangat NKRI, mamatuhi aturan-aturan yang ada, dan menumbuhkan semangat ideologi pancasila.

“Manfaatnya, ketika kader kita menjadi pemimpin ia sudah mengerti dan faham apa tugas dan fungsi dia,” tuturnya. Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, mengatakan, kenaikan dana parpol masih dalam batas kewajaran. Apalagi dengan kondisi perekenomian saat ini dan nilai tukar rupiah yang tidak lagi sama dengan era reformasi. Jadi, kenaikan dana parpol sudah perlu dilakukan.

“Kenaikan ini menurut saya masih wajar-wajar saja. Karena memang, sejak era reformasi dulu, aturan ini tidak pernah dirubah. Sementara, dengan kondisi bangsa saat ini, pemerintah berharap banyak kepada parpol untuk melakukan pendidikan dan pembinaan kader untuk disiapkan sebagai pemimpin bangsa,” kata Cornelis Buston.

Di samping kenaikan dana Parpol, yang juga perlu dikaji ulang oleh pemerintah adalah aturan yang mengatur penggunaan dana Parpol itu sendiri. Mengingat selama ini, pemanfaatan dana parpol yang ada itu juga belum maksimal, dikarenakan penggunaan dana parpol dibatasi oleh aturan-aturan yang cukup ketat. “Ini juga problem bagi kita untuk memaksimalkan pemanfaatan dana parpol untuk pendidikan dan pembinaan kader,” kata Cornelis yang juga Wakil Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi ini.

Sementara itu, Asnawi AB, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, mengatakan wacana kenaikan itu telah sampai ke Kesbangpol. Hanya saja, pihaknya belum ada petunjuk baru dari pusat yang mengatur masalah itu. “Untuk sekarang kita ikuti aturan yang lama saja,” katanya.

Sejauh ini, ada 11 Parpol di Jambi yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jambi. 11 parpol ini yaitu, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, dan partai Golkar. “Namun khusus untuk PPP belum kita salurkan karena masih menunggu petunjuk resmi dari pusat. Karena masalah dualisme kepemimpinan,” pungkas dia.

Dari keterangan Husein, Kepala Bidang Fasilitas Organisasi Politik Kemasyarakatan Dan Lembaga Kesbangpol Provinsi Jambi, besaran jumlah bantuan parpol yang disalurkan untuk 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi berjumlah Rp 1.500.245.247; dengan total suara sebanyak 1.717.412. “Jumlah pagu bantuan parpol ini dihitung Rp 873,55 per suara dikali perolehan kursi di DPRD Provinsi,” sebut dia.

Pemprov Jambi sendiri kata Husein, belum memasukkan skema kemungkinan penambahan dana parpol terkait wacana kenaikan bantuan dana parpol yang diusulkan Pemprov. “Kita belum masukkan skema penambahan kenaikan dana bantuan parpol dalam draft keuangan kita. Tapi jika nanti memang naik, akan kita usulkan di APBD-Perubahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, proses pencairan dana banpol Pemprov Jambi untuk tahun anggaran 2017 ini sudah dalam proses. Ia bahkan meyakinkan, pada minggu ketiga Juli 2017 ini sudah bisa dicairkan. “Dalam dua tiga hari ini sudah bisa dicairkan,” pungkasnya. (cr06/dar)

Loading Facebook Comments ...